Home Politik

Masinton Kritik RUU DKJ: Gubernur Ditunjuk Hilangkan Hak Demokrasi

by suarahati.id - 06 Desember 2023, 11:46 WIB 24 times read

SUARAHATI.ID - Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengkritik keras ketentuan di RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden.

PDIP termasuk partai yang setuju mengesahkan RUU DKJ sebagai RUU inisiatif DPR. Namun Masinton berpendapat pasal tersebut menghilangkan hak demokrasi bagi masyarakat Jakarta.

"Jelas-jelas menghilangkan hak demokrasi warga Jakarta yang tidak diberikan kesempatan memilih calon kepala daerah secara langsung seperti yang selama ini sudah diterapkan," kata Masinton dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

Dia menyebut klausul itu merupakan kemunduran berdemokrasi, karena tak lagi memberikan masyarakat berpartisipasi dalam menentukan kepala daerah.

Masinton berpendapat tak ada argumentasi yang cukup untuk menggantikan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. Ia merasa heran mengapa ketika status Jakarta beralih dari ibu kota menjadi kota bisnis dan perekonomian justru menghilangkan hak demokrasi warga.

"Warga Jakarta malah tidak diberikan hak demokrasinya dan kesempatannya berpartisipasi memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta," ucap dia.

Masinton pun mengirimkan draf awal RUU DKJ. Pada Pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa gubernur-wagub dipilih secara berpasangan melalui pilkada. ***

Politik


Share :

Trending Topik