Home Politik

Wakili Indonesia di Simposium Internasional, Margaretha Hanita Bicara Ketahanan Masyarakat untuk Mencegah Ekstrimisme di Washington DC

by suarahati.id - 18 November 2023, 19:22 WIB 48 times read

SUARAHATI.ID - Margaretha Hanita, pakar ketahanan nasional dari SKSG UI baru-baru ini diundang mewakili Indonesia untuk menjadi narasumber dalam simposium internasional yang diselenggarakan oleh United States Institute of Peace (USIP) saat menjadi tuan rumah peluncuran Panduan Aksi RISE (The Rehabilitation and Reintegration through Individual, Social and Structural Engagement).

Acara yang dilaksanakan pada 17 Nopember 2023 di kantor auditorium USIP, Washington DC ini menampilkan diskusi panel, diskusi interaktif dan perbincangan ala TED untuk memperkenalkan konten RISE, yang membahas kerangka kebijakan yang diperlukan untuk rehabilitasi dan reintegrasi, dengan pendekatan program di tingkat individu, sosial dan struktural yang memberikan respons secara komprehensif untuk rehabilitasi dan reintegrasi.

Margaretha Hanita, yang juga menjadi board member Yayasan Empatiku menjadi narasumber dalam sesi refleksi di tingkat lokal bersama narasumber lain dari berbagai negara, yakni Fatima Akilu, Ph.D. Executive Director, NEEM Foundation, Cholpon Orozobekova
Director, Bulan Institute for Peace Innovations dan Sarhang Harmasaeed, Director, Middle East Programs, U.S. Institute of Peace. Sesi panel diskusi dipandu secara langsung oleh Binalakshmi Nepram, Senior Advisor on Indigenous Issues, Religion and Inclusive Societies, USIP. Dalam panel tersebut Margaretha Hanita membagikan pengalamannya bersama Yayasan Empatiku dalam membangun ketahanan masyarakat di Indonesia untuk mendukung reintegrasi social melalui kegiatan deteksi dini berbasis komunitas.

Ada 4 pilar ketahanan komunitas dalam kegiatan ini, yang pertama adalah membangun kesadaran akan resiko ekstrimisme kekerasan dan mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda awal kekerasan.

Pilar pertama ini dipraktekkan oleh Yayasan Empatiku bersama komunitas masyarakat yang terdiri dari kelompok perempuan majelis taklim, RT, PKK, Karang Taruna dan kelompok lain dalam masyarakat di 3 kelurahan di Depok dan Tangerang. Pilar kedua adalah membangun mekanisme manajemen kasus dan membangun sistem manajemen data kasus yang ditemukan, hingga saat ini setidaknya sudah tercatat 40 kasus yang terdeteksi dini dan ditangani oleh Tim Tangguh yang telah dilatih secara khusus oleh Yayasan Empatiku untuk deteksi dini tanda-tanda awal kekerasan dan melakukan penanganan awal.

Pilar ketiga adalah membangun kohesi social dan pilar kempat adalah dukungan kebijakan. Prinsip reintegrasi social yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah memisahkan aksi dengan orang yang menjadi pelaku. Aksi kekerasannya tidak disetujui, namun pelakunya tidak dikeluarkan dalam komunitas, namun justru diijinkan untuk disatukan kembali dengan masyarakat melalui pendekatan restorative yang dikenalkan dengan cara dialog yang melibatkan mantan narapidana teroris, para deportan dan keluarganya, korban bom Thamrin, kelompok komunitas bahkan aparat pemerintah seperti lurah, camat, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Pengalaman Indonesia dalam panel tersebut disambut baik oleh USIP dan para audience sebagai lesson learn dan best practice dr Indonesia karena sangat relevan dengan panduan aksi yang dibangun dalam RISE. Panduan Aksi yang diterbitkan oleh USIP ini memberikan kerangka kerja dalam membangun perdamaian bagi para pemangku kepentingan di tingkat lokal, pembuat kebijakan, penyandang dana dan pelaksana untuk mendukung rehabilitasi orang-orang yang melepaskan diri dari kekerasan ekstremis serta reintegrasi dan rekonsiliasi dengan komunitas lokal. RISE adalah pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi yang prososial dan berpusat pada komunitas yang mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan perdamaian dan kesehatan masyarakat.

Tujuan utama Panduan Aksi RISE adalah untuk mendorong perubahan perilaku yang memfasilitasi pelepasan diri dari, dan penolakan terhadap, kekerasan dengan menurunkan hambatan dan membuka ruang bagi keterlibatan yang berkelanjutan, positif, dan inklusif antara orang-orang yang melepaskan diri dari kekerasan ekstremis dan anggota serta lembaga masyarakat lokal.

Acara symposium ditutup dengan ramah tamah bersama seluruh partisipan dari berbagai negara yang juga berbagi pengalaman dalam sesi diskusi-diskusi terpisah.

USIP juga memberikan apresiasi kepada Margaretha Hanita yang juga Tenaga Profesional Lemhannas RI atas kesempatannya berbagi praktek baik Indonesia untuk mewujudkan perdamaian melalui reintegrasi sosial untuk mencegah ekstrimisme kekerasan.

Margaretha Hanita sendiri berharap ketahanan komunitas ini bisa dipraktekkan di berbagai desa dan kelurahan seluruh Indonesia bekerjasama dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah sebagai mitigasi resiko terhadap potensi ancaman radikalisme dan ekstrimisme kekerasan di Indonesia. ***

Politik


Share :

Trending Topik